Firman Noor, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menganggap keputusan Presiden Joko Widodo untuk melantik sejumlah menteri baru pada hari Senin (19/08), bernuansa politis.
Tidak ada alasan yang jelas mengapa pergantian menteri ini harus dilakukan dua bulan sebelum masa jabatan Presiden Jokowi berakhir.
Sebaliknya, Firman menyatakan bahwa Jokowi tampaknya berniat “menanam jasa atau berinvestasi politik” untuk Prabowo Subianto, yang akan dilantik pada Oktober mendatang.
Secara bersamaan, perusahaan menjelaskan mengapa sebagian besar menteri dan wakil menteri yang baru dilantik adalah teman dekat Prabowo dari Partai Gerindra.
Dua menteri yang dicopot juga berasal dari PDI-Perjuangan, yang, menurut Firman, menunjukkan hubungan antara Jokowi dan partai tersebut semakin buruk.
Dua Menteri PDIP Dicopot dari Jabatannya
Pelantikan tiga menteri baru dilakukan pada Senin pagi di Istana Negara, Jakarta. Dua menteri dari Partai PDIP, Yasonna Laoly dan Arifin Tasrif, dicopot dari jabatannya sebagai akibatnya.
Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif, yang sebelumnya diajukan oleh Partai PDIP.
Rosan Roeslani menggantikan Bahlil sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM.
Rosan adalah pengusaha yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk AS. Dia juga bertugas sebagai Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran untuk Pemilu 2024.
Jokowi juga menunjuk Supratman Andi Agtas dari Partai Gerindra sebagai Menteri Hukum dan HAM, menggantikan Yasonna Laoly dari PDIP.
Jokowi juga menambah posisi wakil menteri komunikasi dan informatika.
Selama periode 2019-2024, Supratman adalah anggota Komisi VIII DPR RI.
Namun, politisi Gerindra lainnya, Angga Raka Prabowo, ditunjuk sebagai direktur media Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024, dan dia ditunjuk sebagai wakil menteri komunikasi dan informatika.
Jokowi juga melantik beberapa kepala badan di acara tersebut.
Hasan Nasbi, pendiri Cyrus Network, diangkat menjadi Kepala Komunikasi Presiden.
Dibentuk pada 15 Agustus 2024 oleh Jokowi dengan peraturan presiden, Badan Gizi Nasional, yang sekarang memiliki Dadan Hindayana sebagai kepalanya.
Organisasi ini akan bertanggung jawab atas pemenuhan gizi bayi, siswa sekolah, dan ibu hamil.
Kemudian, Jokowi mengganti Penny Lukito sebagai kepala BPOM dengan Taruna Ikrar.
Tanggapan PDIP Soal Reshuffle Kabinet Jokowi
Seorang mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa Megawati Soekarno Putri, ketua umum partainya, melihat reshuffle ini sebagai sesuatu yang “lazim”.
Yasonna menceritakan percakapannya dengan Megawati, “Saya sampaikan, ‘Bu, beredar isu begini’. ‘Ya sudah, enggak apa-apa’.'”
Fakta bahwa dia juga pernah menjabat sebagai presiden membuatnya masuk akal, mengingat hak prerogatif presiden untuk memilih pembantunya. Yasonna menambahkan, “Jangan berspekulasi, mungkin tinggal sedikit lagi.”
Sejak pemilihan presiden 2024 lalu, hubungan antara Jokowi dan Partai Berlambang Banteng itu terputus karena strategi Jokowi untuk menduetkan Prabowo dengan putranya, Gibran Rakabuming Raka.
Beberapa pekan sebelum pemungutan suara pemilihan presiden pada Januari 2024, sempat santer bahwa beberapa menteri dari Partai PDIP ingin meninggalkan Kabinet Indonesia Maju karena mempersoalkan netralitas Jokowi.
Namun, Megawati belum merestui pengunduran diri para menteri itu pada saat itu.